Bila Rindu (daripada) Soeharto

 

shrt

 

Secara pribadi saya penasaran, apa yang terbersit di pikiran aktivis reformasi 1998 ketika melihat gambar atau karikatur bertuliskan “piye kabare? penak jamanku tho?”. Miris dan kecewa? Mungkin saja. Perjuangan heroik menurunkan pemimpin otoriter yang telah berkuasa 32 tahun telah dilupakan, dan hanya berselang kurang dari 20 tahun sudah kembali dirindukan. Yang dulu dimaki-maki, kini oleh beberapa orang dianggap sebagai simbol romantisme kesejahteraan bangsa.  Yang dulu dianggap biang kerok masalah bangsa, kini dianggap sebagai bapak kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa yang beralasan gambar-gambar tersebut adalah bentuk ketidakmengertian masyarakat bawah akan kejadian yang sebenarnya. Orde baru adalah era kelam dalam perjalanan demokrasi negeri ini. Sehingga segala harapan untuk kembali ke arah orde tersebut harus dihapuskan.

Pendapat di atas bisa saja benar. Demokrasi adalah sistem yang memberi landasan besar bagi kehendak rakyat. Kehendak rakyat seperti stabilitas politik, harga bahan pokok yang murah, dan sederet indikator kesejahteraan lainnya ternyata diejawantahkan dalam bentuk kerinduan pada orde baru. Para ekonom tentu akan membantah dengan segudang data tentang apa yang terjadi pada ekonomi orde baru. Tapi demokrasi bukanlah suara kehendak ekonom: Demokrasi dibangun atas kehendak dan suara rakyat. Sehingga segala usaha untuk menepikan kehendak rakyat tidaklah baik untuk perjalanan demokrasi negeri ini.

Tulisan ini bukan untuk membela orde baru dan mengajak kembali ke masa itu. Tulisan ini bermaksud menganalisis apa yang terjadi pada masa orde sehingga dijadikan simbol romantisme kesejahteraan oleh masyarakat.

***

Apa jasa terbesar orde baru bagi bangsa Indonesia? Bila Soeharto, “panglima” orde baru itu dijuluki sebagai bapak pembangunan, karena jasa-jasanya dalam menjalankan pembangunan Indonesia selama 30 tahun, maka saya menganggap jasa terbesar orde baru dibawah Soeharto adalah di bidang politik. Tentu saja bukan demokrasi dan hak-hak sipil yang saya maksud disini. Tetapi  konsolidasi membangun bangsa yang utuh, sebagai satu negara modern di bawah republik Indonesia.

Pemberontakan dan konflik yang terjadi dalam kurun waktu 1940-an hingga 1950-an telah menyita energi besar republik yang kala itu masih muda. Segala upaya untuk mengarah kesejahteraan rakyat terganjal dengan masalah-masalah khas dunia ketiga pasca kemerdekaan: gejolak-gejolak politik di sudut-sudut republik. Isu yang utama hampir seragam, yaitu ketidakpuasan atas pemerintahan pusat. Singkatnya, pada masa itu negara tidak bisa mengeluarkan kebijakan politik dan ekonomi untuk memulihkan kesejahteraan. Salah satu alasan terjungkalnya presiden Soekarno pun tidak lepas dari masalah kesejahteraan.

Soeharto di masa-masa awal kekuasaannya memberi perhatian besar pada hal ini. Pemerintah dan segala perangkat negara tidak akan berjalan bila masalah berkaitan dengan state building belum menjadi kesepakatan bersama. Soeharto mengambil segala langkah untuk menjadikan kekuasaan pusat sebagai satu-satunya yang berpengaruh di republik. Di tataran pusat, setelah menghancurkan kekuatan politik di era demokrasi terpimpin, Partai Komunis Indonesia (PKI), orde baru mengkonsolidasi kekuasaan dibawah militer dan partai politik Golongan Karya. Di daerah, orde baru melalui kekuatan politiknya menggembosi kekuatan daerah yang berpotensi merongrong kewenangan pusat.

Beberapa upaya orde baru di atas memang beberapa melawan batas keteladanan, bahkan hak asasi manusia. Namun melihat hasil yang didapat, rasanya saya bisa mengerti –untuk tidak mengatakan setuju. Indonesia pada masa Soeharto bisa menghasilkan pemerintahan yang berdaulat (power) atas wilayah-wilayah yang menjadi teritorialnya. Republik Indonesia menjadi “the only game in town”. Tidak ada lagi kekuatan kecil di daerah yang bermain-main di luar aturan main.

Pondasi kenegaraan yang dicanangkan oleh orde baru sangat berperan dalam proses demokratisasi Indonesia. Demokrasi, yang di dalamnya terdapat tiga pilar penting  eksekutif, legislatif, yudikatif mengandalkan penuh pada bagaimana eksekutif sebagai pelaksana kebijakan mengaplikasikan ke berbagai elemen masyarakat. Ketika eksekutif gagal menjalankan kebijakannya, maka separuh hasil tiga pilar tersebut akan juga gagal. Eksekutif juga tidak akan bisa berbuat banyak dalam masalah ekonomi, bila isu keamanan dan militer yang memakan banyak anggaran negara masih terjadi. Kebijakan-kebijakan negara modern tidak akan berjalan bila masih ada letupan-letupan pemberontakan PRRI/Permesta di Sumatera dan Sulawesi pada akhir tahun 1950-an. Orde baru mengisi kekosongan orde lama menuju negara modern yang kuat (strong state).

Dalam usaha orde baru membenahi masalah sosial-ekonomi pasca orde lama, peran negara sangatlah besar dalam hal tersebut. Pada tahun 1980-an misalnya, terjadi kematian bayi yang tinggi di Indonesia. Pemerintah orde baru kala itu menetapkan gerakan pusat pelayanan terpadu (Posyandu) dimana pemerintah tidak hanya ikut turun langsung mengatasi, namun juga meminta masyarakat berkontribusi menjadi sukarelawan di Posyandu setiap kecamatan. Kebijakan ini sukses besar di masanya. Selain bisa menekan angka kematian bayi, kebijakan ini juga membuktikan kerjasama efektif antara pemerintah orde baru dan masyarakat. Hal ini terulang di beberapa bidang ekonomi yang menjadi perhatian utama pemerintah orde baru seperti pertanian, keluarga, bencana, dan lain-lain.

Di masa orde baru lah, kebijakan-kebijakan sosial ekonomi bisa terlaksana sebagai negara modern. Di masa ini juga, kita mempunyai pemerintahan yang benar-benar bisa menerapkan kebijakan sesuai dengan tujuannya. Hal ini menjadi landasan penting menuju Indonesia yang demokratis. Before you control the government, you have to have government first.

***

Sebagai sindiran kepada pemerintah era reformasi, gambar Soeharto tersenyum sambil melambaikan tangan itu sangat efektif. Gambar bisa menjadi pengingat kita bahwa kesejahteraan umum setiap masyarakat Indonesia penting bagi kemajuan bangsa.

Namun untuk menjadi pijakan, menengok kembali jalan orde baru sebagai arah pembangunan Indonesia ke depan tidaklah elok. Selain perbedaan sistem pemerintahan masa kini yang lebih demokratis, konteks tantangan ekonomi Indonesia pun sudah sangat jauh berbeda.

Pada tahun 2013 kelas menengah Indonesia sudah mencapai 56,5 persen dari proporsi penduduk Indonesia. Sudah sangat jauh bertambah bila dibandingkan masa orde baru. Pendekatan intervensi negara di masa orde baru dituntut oleh konteks masyarakat Indonesia yang masih terbelakang pada saat itu. Sehingga, di masa kini yang harus menjadi motor pergerakan sosial ekonomi Indonesia adalah masyarakat itu sendiri. Pemerintah cukup menyediakan insentif-insentif yang bisa mendorong dan memotivasi masyarakat untuk bergerak.

Dengan cara ini pula, bangsa Indonesia bisa menjadi bangsa yang kuat dan independen karena tidak bergantung pada pemerintah. Tentu saja, butuh pendidikan politik agar masyarakat tidak selalu bergantung pada pemerintah.

 

Jakarta, 28 Februari 2014

 

Dimuat di Majalah Golkar edisi Februari 2014

Tentang Rofi

Rofi Uddarojat adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta. Salah satu pengagum berat Cak Nur. Hobinya membaca buku dan nonton bola, karena dia adalah fans fanatik Manchester United. Passion nya adalah di dunia Politik, Ekonomi, dan pemikiran Islam. Selain itu, suka menikmati sejarah nasional. Aktivitasnya sebagai aktivis kampus & twitter, Jurnalis, pengamat politik, dan penulis lepas. Bisa di hubungi via twitter: @Rofiuddarojat
Pos ini dipublikasikan di Esei, Politik Pemerintahan. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s