Jalan Pembangunan

images

China merupakan hikayat panjang perihal umat manusia. Bangsa ini berubah dari sebuah imperium besar di Asia Timur, bergolak menjadi republik, terguncang akibat lompatan komunis Mao, kemudian  menjadi bangsa besar yang mempraktekkan sebuah sistem baru di abad 21.

Dengan sistem tersebut, pertumbuhan ekonominya mencatatkan rekor luar biasa dalam sejarah dunia. Misalnya, dalam waktu singkat sejak tahun 1978-2004, PDB China naik dari 147,3 Milyar menjadi 1.6494 triliun dollar AS dengan angka pertumbuhan rata-rata mencapai 9,7 persen. Yang lebih mencengangkan, dalam kurun periode di atas orang miskin China berkurang dari 250 juta menjadi 26 juta saja. Traktat-traktat perjanjian perdagangan bebas terus dibuat  sehingga barang-barang China membanjiri pasar-pasar seluruh negara di dunia. Sehingga di China terukir kutipan yang menggelitik, “God creates universe, the rest is made in China”.

Apa yang membuat China berubah? Tak bisa disangkal setelah revolusi komunisme Mao yang berdarah-darah itu, pemimpin China pasca Mao berpikir apa yang bisa membuat bangsa mereka benar-benar maju. Deng Xiaoping yang kala itu menggantikan Mao berpikir taktis saja, bila ada suatu sistem yang terbukti berhasil di belahan dunia lain, mengapa tidak diikuti? Pragmatisme. Kemudian muncul lah perkataan kucing putih-kucing hitam yang tersohor itu, sebagai awal mula munculnya pembangunan ekonomi China.

Sejak saat itu China menjadi bangsa pembangunan. Seluruh kebijakan dalam dan luar negerinya ditujukan kepada pembangunan ekonomi. Di dalam negeri dibangun titik-titik zona ekonomi khusus yang memberikan beberapa kelonggaran demi menerima investasi luar negeri. China memperbaiki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang pernah bermusuhan (termasuk Indonesia) demi kepentingan ekonomi. Bahkan China rela masuk ke organisasi perdagangan dunia (WTO) demi memuluskan langkahnya bersahabat dengan dunia internasional. Tidak ada lagi kepentingan politik seperti di era Mao, semua beralih kepada orientasi pembangunan ekonomi. Tidak penting lagi ideologi, yang penting adalah kemakmuran rakyat China.

Deng Xiaoping ketika mencanangkan pembangunan ekonomi mungkin sudah bisa memperkirakan, bahwa akhir abad 20 adalah akhir dari dominasi ekonomi negara-negara barat. Sehingga ketika ekonomi negara-negara barat mulai menurun, bahkan beberapa mengalami krisis, China bisa menangkap momentum sebagai penyangga pertumbuhan ekonomi dunia. Beberapa negara barat juga menjadikan China sebagai salah satu penopang ekonomi mereka, tidak terkecuali Amerika Serikat.

***

Perlukah Indonesia menjadi negara pembangunan seperti China?

Asia adalah sebuah kawasan yang berpeluang besar menjadi kawasan maju puluhan tahun mendatang. Potensi dan peluangnya sudah mulai terlihat. Negara-negara seperti India dan Indonesia mempunyai modal kuat untuk menjadi poros pertumbuhan di Asia. Modal utama yang sangat nampak di pelupuk mata adalah bonus demografi. Demografi di negara seperti India dan Indonesia didominasi oleh angkatan kerja produktif yang siap kerja. Sehingga bila investasi datang, telah siap mengisi posisi-posisi yang diperlukan. Ini berbeda dengan negara-negara barat yang sudah mengalami aging population, dimana angkatan tua mendominasi postur kependudukan mereka.

Walaupun begitu, peluang bonus demografi ini bukan tanpa batas waktu. Pada tahun 2030 diperkirakan demografi Indonesia akan mulai mengalami aging population, sehingga momentum pertumbuhan dan pembangunan ekonomi bisa terlewat. Idealnya, pada tahun tersebut Indonesia sudah menjadi negara maju, berdevisa tinggi, dan kemakmuran sudah tinggi dan merata. Maka Indonesia harus segera memilih jalan pembangunan sekarang. Agar momentum ini tidak terlewatkan.

Istilah ‘pembangunan’ sudah sering didengungkan sejak masa orde baru. Walaupun begitu, pembangunan yang dilakukan oleh orde baru masih merupakan pembangunan yang artifisial dan rapuh, belum mengikuti gaya pembangunan ekonomi ala China. Pembangunan orde baru menjadikan hutang luar negeri sebagai pondasi ekonomi. Berbeda dengan China yang mengandalkan investasi luar negeri sebagai pondasi ekonomi mereka.

Dua pendekatan ini, yang diambil oleh Indonesia masa orde baru dan China pasca Mao menghasilkan output ekonomi yang berbeda. China menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan yang luar biasa. Dalam jangka panjang, investasi juga akan mengubah orientasi ekonomi-politik dalam negeri yang bebas korupsi dan efisien. Karena bila tidak bebas korupsi, maka investasi akan lari ke negara lain. Sebaliknya, hutang luar negeri sangat rawan terhadap praktek korupsi. Negara pendonor tidak terlalu peduli untuk apa uang tersebut digunakan. Sehingga hutang luar negeri menjadi disinsentif bagi tumbuhnya perilaku politik bersih di masa depan.

Walaupun begitu, beberapa kebijakan di masa orde baru layak diterapkan kembali, salah satunya penerapan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang hilang sejak masa reformasi. Pembangunan ekonomi yang kuat membutuhkan kebijakan yang dilakukan terus menerus, tidak terbatas pada satu, dua periode saja. Keunggulan ekonomi China juga berasal dari konsistensi kebijakan yang terus dilakukan oleh presiden-presidennya. Berbeda dengan China yang bersistem partai tunggal, Indonesia bisa menerapkan hal tersebut melalui kesepakatan di Parlemen.

Pembangunan Di Era Demokrasi

Kekuatan orde baru kelak menjadi kelemahannya sendiri. Kekuatan untuk memerintah secara mutlak menimbulkan penyelewengan kekuasaan yang berakibat korupsi. Kita sudah ramai-ramai mengoreksi itu semua pada 1998 dengan mengusung agenda reformasi. Kini dengan demokrasi dan kebebasan politik, Indonesia harus siap melaksanakan jalan pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

Kita juga harus sudah meninggalkan paradigma lama, yang menyatakan bahwa pembangunan lebih baik dilakukan dengan cara dan sistem otoriter. Tidak. Data empiris membuktikan bahwa meningkatnya indeks demokrasi akan sangat membantu demokrasi yang berkualitas. Tulisan David Epstein di American Journal (2006) menyatakan bahwa pada kurun waktu 1972-2003 indeks demokratis bisa memberikan sumbangan positif maupun negatif pada PDB suatu negara.

Dalam demokrasi yang sudah berkualitas, institusi-institusi pemerintah yang bertugas menangani permasalahan sosial akan siap menghadapi gejolak-gejolak ekonomi dan dampak negatifnya terhadap masyarakat. Pengambilan kebijakan yang otoriter dan sentralistik akan sangat bergantung pada beberapa individu saja dan cenderung kurang memperhatikan aspek-aspek lain. Demokrasi memberi ruang yang lebih luas, sehingga pengambilan kebijakan melihat semua sisi dalam masyarakat: kepentingan dunia usaha, lapisan kalangan bawah, aspek jangka panjang, media, partai politik, dan seterusnya. Demokrasi memberikan jalur yang yang lebih aman bagi jalan pembangunan.

 

* Dimuat di Majalah Golkar, edisi Januari 2014

Tentang Rofi

Rofi Uddarojat adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta. Salah satu pengagum berat Cak Nur. Hobinya membaca buku dan nonton bola, karena dia adalah fans fanatik Manchester United. Passion nya adalah di dunia Politik, Ekonomi, dan pemikiran Islam. Selain itu, suka menikmati sejarah nasional. Aktivitasnya sebagai aktivis kampus & twitter, Jurnalis, pengamat politik, dan penulis lepas. Bisa di hubungi via twitter: @Rofiuddarojat
Pos ini dipublikasikan di Ekonomi Politik, Esei. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s