Demokrasi Untuk China?

China-politics

Review Artikel Yasheng Huang “Democratize or Die: Why China Communists Face Reform or Revolution”

Apakah demokrasi merupakan solusi bagi permasalahan di China? Seberapa besar pengaruh demokrasi dalam menanggulangi masalah korupsi, inefisiensi birokrasi, dan masalah-masalah lainnya di China? Tulisan Yasheng Huang di Jurnal Foreign Affairs[1] beberapa bulan lalu nampaknya ingin menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Demokrasi, sebuah sistem yang sering digambarkan sebagai aturan ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ ingin dinilai apakah layak mengatasi masalah-masalah kontermporer di China. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan gaya ekonomi baru “state-capitalism” membuat China sebagai negara yang paling bertumbuh di Abad 21. Walaupun begitu, China yang bertumbuh tanpa demokrasi masih dibayang-bayangi masalah lainnya yang belum tuntas, seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. Huang, seorang professor ekonomi politik memberikan pandangannya tentang demokrasi dan solusi masa depan China.

Tulisan Huang berangkat dari tanggapan atas tulisan seorang ilmuwan politik asal China, Erick X. Li, yang membela sistem satu partai di China. Menurut Li, perdebatan tentang demokratisasi China sudah seharusnya berakhir. Beberapa prestasi luar biasa yang dicapai oleh China beberapa dekade terakhir sudah seharusnya dinisbahkan kepada kinerja Partai Komunis China (PKC). Menurutnya, sistem satu partai PKC telah menghancurkan tesis demokrasi barat tentang keterwakilan rakyat. PKC akan menjadi model percontohan bagi sistem-sistem pemerintahan di seluruh dunia dan terus mendulang berbagai prestasi. [2] Selain itu, Li juga menambahkan beberapa keberhasilan dan keunggulan sistem satu partai China dengan negara-negara lainnya. Walaupun begitu, Huang memuat beberapa bantahannya atas beberapa klaim dalam tulisannya tersebut.

Pertama, Li menceritakan beberapa prestasi yang dicapai oleh kader PKC yang menjadi gubernur di provinsi Yunnan. Menurutnya, PKC telah berhasil menerapkan meritokrasi dalam tataran politik, sehingga seorang kader biasa menjadi pejabat yang berprestasi.[3] Huang menganggap bahwa klaim prestasi ini sangat aneh, karena proses desentralisasi politik adalah salah satu bagian sistem demokrasi dan tidak berlaku di sistem otoriter dan sentralistis yang berlaku di China. Menurut Huang, cerita prestasi Qiu ini hanyalah segelintir dari kisah sebenernya. Karena begitu banyak pejabat PKC yang dipromosikan bukan karena memiliki kredibilitas dan jejak rekam yang positif. Bahkan menurut data yang dipaparkan oleh Huang, hampir tidak ada pemberlakuan sistem meritokrasi dalam kebijakan promosi partai. Mengutip salah satu istilah dari seorang sejarawan terkemuka China, Wu Si, yang ada adalah patronase dari pejabat yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah. Sebaliknya penurunan jabatan bukanlah disebabkan alasan profesional, tapi alasan politis. Seperti kasus Bo Xilai yang dianggap mempunyai gagasan yang berlawanan dengan kebijakan partai.

Kedua, Li menyatakan bahwa walaupun menerapkan sistem satu partai, prestasi China dalam pemberantasan korupsi lebih baik daripada negara demokrasi seperti Indonesia, Philipina, dan Argentina. Li mengutip data Transparency Internasional untuk membuktikan hal tersebut.[4] Huang mengkritik klaim tersebut, berkenaan perbedaan kebebasan informasi antara negara demokrasi dan otoriter. Sebagai contoh, seorang warga di India pada tahun 2010 membuat situs internet untuk memberitakan penyuapan aparat negara. Dalam dua tahun saja, laporan yang diperolah mencapai 21.000 kasus. Huang membandingkannya dengan larangan usaha yang sama yang dilakukan oleh warga China untuk melakukan hal yang sama. Pemerintah China bereaksi keras dengan menutup langsung akses informasi tersebut.

Selain itu, negara demokrasi yang korup biasanya adalah negara yang baru menjalani transisi demokrasi. Misalnya Indonesia yang baru lepas dari pemerintahan otoriter Soeharto pada 1998, dan Philipina yang lepas dari Ferdinand Marcos di tahun 1986. Sehingga masih mewarisi korupsi dari rezim sebelumnya.

Ketiga, Li menganggap bahwa perdebatan demokratisasi tidak lagi penting, karena prestasi yang telah diraih China. Padahal, menurut survei yang dilakukan pada tahun 2003 berjudul “bagaimana masyarakat Asia Timur memandang demokrasi?” menyatakan bahwa 72,3 persen masyarakat China menginkan (desirable) demokrasi diterapkan di China. Selain itu, sejumlah 67 persen menganggap bahwa demokrasi cocok (suitable) bagi masyarakat China.[5] Hal ini membantah bahwa perdebatan demokratisasi China tidak lagi relevan.

Terakhir, Li memberi beberapa saran terhadap sistem politik China saat ini agar bisa lebih baik. Seperti mendorong aktifnya organisasi non-pemerintah (NGO), agar bisa mengkritik pemerintah dan media massa yang independen sehingga bisa mengkritik korupsi di pemerintahan. Huang menganggap saran tersebut sebagai ironi, karena berharap terciptanya sebagian elemen demokrasi tanpa mengadopsi prinsip dasar dari demokrasi. Mustahil tercipta adanya NGO dan media massa independen bila masih ada intervensi dari pemerintahan yang tersentral. Menurut Huang, hal tersebut sudah terbukti di era Stalin pada pemerintahan Uni Sovyet. [6]

Di akhir tulisannya Huang memberikan beberapa penjelasan tentang pentingnya demokrasi bagi China. demokrasi bisa memberikan solusi dalam pengentasan kemiskinan dan kesenjangan. Alasannya, demokrasi memberikan transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah adanya korupsi. Studi Nancy Qian membuktikan bahwa sosialisasi pemilihan kepada desa di China telah meningkatkan akuntabilitas dan pengeluaran di layanan publik. Selain itu, pertumbuhan China kali ini tidak inklusif bagi masyarakatnya sendiri. Dengan adanya demokrasi, semua lapisan bisa mengakses sumber kemakmuran dengan hak yang sama. Dengan kata lain demokrasi membuka pintu pemberantasan kesenjangan ekonomi. [7]

Perkawinan Dua Konsep Besar

Jalan menuju kesejahteraan di era modern abad 21 semakin mengerucut, setidaknya setelah berakhirnya perang dingin dengan hancurnya komunisme. Demokrasi dan kapitalisme pasar telah menjadi ide dominan para pengambil kebijakan di seluruh dunia. Demokrasi yang menjamin adanya kebebasan dan hak-hak kesetaraan warga negaranya dan kapitalisme pasar yang meniscayakan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Keduanya dahulu bukan merupakan satu kesatuan konsep yang dipakai oleh semua orang. Bahkan ada yang mempertentangkannya. Adalah Robert Dahl, ilmuwan politik dalam bukunya On Democracy (1998) yang ‘mengawinkan’ demokrasi dan kapitalisme pasar. Setidaknya ada beberapa poin Dahl tentang hal tersebut.

Sepanjang sejarah modern terbukti bahwa negara demokrasi hanya bertahan dalam sistem kapitalisme pasar. Bahkan, menurutnya penemuan dalam ilmu sosial ini hampir menyerupai ilmu pasti karena korelasi positifnya hampir seratus persen. Kapitalisme pasar menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang efisien sehingga bisa mengentaskan kemiskinan sekaligus memberikan pendidikan. Warga yang berkecukupan dan berpendidikan adalah pra-syarat penting dalam demokrasi. Sehingga adanya kapitalisme pasar memberikan keuntungan besar untuk terciptanya demokrasi. [8]

Menurut penulis hal tersebut bisa juga menjadi penjelasan bagi negara yang hanya menerapkan satu konsep, demokrasi atau kapitalisme pasar saja. China misalnya yang menerapkan kapitalisme saja tanpa menerapkan demokrasi, akan menjauhkan esensi pasar yaitu efisiensi dan kompetisi. Tanpa adanya demokrasi, kesempatan merebut sumber daya ekonomi hanya akan didapatkan oleh beberapa kelompok yang dekat dengan PKC. Sedangkan, tanpa adanya kompetisi tidak akan tercipta pengusaha yang benar-benar bisa mengolah sumber daya ekonomi tersebut. Sehingga akan terjadi inefisiensi.

Selain itu dengan adanya demokrasi, prinsip permintaan-penawaran (demand-supply) akan menemukan ekuilibriumnya sendiri. Bila suatu provinsi miskin di China mempunyai potensi untuk tumbuh maka, akan bertumbuh dengan sendirinya. Pemerintah pusat bisa memainkan insentifnya untuk daerah-daerah tertentu. Pemerintah pusat China tidak bisa lagi memprioritaskan beberapa provinsi tertentu untuk bertumbuh. Sehingga distribusi pertumbuhan akan terjadi dengan adanya ekuilibrium ekonomi di provinsi-provinsi China.

Wacana untuk demokratisasi China semakin menarik, apalagi bila melihat pertumbuhan China yang melambat beberapa tahun terakhir. Penting untuk dilihat oleh PKC bahwa dinamika demokrasi di China pada akhirnya akan memberikan kekuatan tambahan bagi pertumbuhan ekonomi China. Bila tidak, penulis setuju dengan Huang. Arah menuju kehidupan yang makmur dan sejahtera sedikit demi sedikit akan lenyap.


[1][1] Lihat Jurnal Foreign Affairs vol.92, edisi Januari-Februari 2013.

[2] Ibid hal. 47

[3] Ibid hal. 48

[4] Ibid hal. 50

[5] Ibid hal. 47

[6] Ibid hal. 52

[7] Ibid hal. 53

[8]Lihat R. William Liddle dkk, “Memperbaiki Mutu Demokrasi Indonesia” 2013, Paramadina, Jakarta hal. 8

Tentang Rofi

Rofi Uddarojat adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta. Salah satu pengagum berat Cak Nur. Hobinya membaca buku dan nonton bola, karena dia adalah fans fanatik Manchester United. Passion nya adalah di dunia Politik, Ekonomi, dan pemikiran Islam. Selain itu, suka menikmati sejarah nasional. Aktivitasnya sebagai aktivis kampus & twitter, Jurnalis, pengamat politik, dan penulis lepas. Bisa di hubungi via twitter: @Rofiuddarojat
Pos ini dipublikasikan di Esei, Politik Internasional. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s