Amerika, Demokratisasi, dan Perdebatan Yang Tak Pernah Usai

images


Critical Review Artikel Arthur A. Goldsmith “Democratization in the 21st Century: What Can The United States Do”

Siapa yang berhak mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia? Apakah suatu negara berhak mengklaim sebagai agen demokrasi dan kemudian mempromosikannya ke seluruh dunia? Pertanyaan semacam itu nampaknya akan mudah dijawab. Siapa kira, perdebatan dalam menjawab pertanyaan tersebut muncul dan berjalan sudah begitu lama.

Setidaknya setelah berakhirnya perang dingin dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power di dunia. Kalangan neo-konservatif yang ada di Amerika Serikat yang konon menjadi kelompok di belakang kebijakan Bush Junior ketika menginvasi Irak, jelas menyetujui bahwa AS adalah kampiun demokrasi sehingga harus menyebarkan nilai ideal AS seperti pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Irving Kristol menulis bahwa salah satu tujuan neo-konservatif adalah mengkampanyekan demokrasi liberal seluruh dunia.[1]

Kalangan yang menentang adanya klaim agen demokrasi internasional adalah kelompok neo-marxian seperti Antonio Gramsci atau pemikir demokrasi radikal seperti Chantal Mouffe. Keduanya berbeda dalam pandangan dasar, tapi tidak terlalu setuju dengan adanya penyebaran demokrasi. Gramsci misalnya, tidak setuju akan adanya penyebaran demokrasi oleh negara maju karena beranggapan bahwa pada akhirnya yang terjadi bukanlah demokrasi, tetapi hegemoni satu negara terhadap negara lainnya. Mouffe menolak penyebaran demokrasi dengan alasan bahwa dengan adanya penyebaran berarti akan ada standarisasi demokrasi yang berstandarkan konsensus. [2]

Artikel dari Arthur A. Goldsmith ini adalah salah satu penyumbang diskursus dan debat tentang demokratisasi dan penyebaran demokrasi.

 

Analisis Evaluatif

Goldsmith menulis di awal artikelnya tentang pentingnya mempromosikan dan menyebarkan demokrasi di seluruh dunia. Dengan mengutip pandangan berbagai tokoh, dia meyakinkan pembaca bahwa dia setuju dengan demokrasi dan bahwa itu baik bagi masyarakat dunia dimanapun mereka berada. Dengan demikian, membantu penyebaran demokrasi adalah perlu. Namun Goldsmith memberi penekanan pada cara menyebarkan demokrasi, terutama ke negara yang berada dalam rezim otoritarianisme. Transisi yang baik, menurutnya adalah datang dari kekuatan dalam negeri sebuah negara itu sendiri. Goldsmith juga mempertanyakan efektifitas aktor transisi demokrasi yang datang dari eksternal.

Dalam kritiknya terhadap penyebaran demokrasi selama ini, Goldsmith menggunakan tiga kebijakan yang lazim digunakan negara-negara dalam menyebarkan demokrasi.

Pertama, intervensi militer. Dalam prakteknya negara-negara maju sering melakukan intrvensi militer dengan atau tanpa restu dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). AS bersama negara yang tergabung dalam pakta pertahanan atlantik utara (NATO) melakukan serangan militer atas nama demokrasi dan perdamaian. Serangan ke Irak untuk menggulingkan Saddam Husein pada tahun 2003 adalah salah satu contohnya. Goldsmith sadar, bahwa intervensi militer tidak selalu diniatkan untuk menyebarkan demokrasi. Tapi seringkali atas nama demokrasi, negara maju melakukan intervensi militer terhadap negara yang dianggap otoriter. Menurut Goldsmith, dengan mengutip banyak hasil penelitian lembaga riset internasional, bahwa demokrasi yang dihasilkan karena penjatuhan militer atau intervensi militer dari luar tidak akan menghasilkan rezim yang bertahan lama. Ini disebabkan oleh ketidaksukaan masyarakat domestik terhadap rezim baru bentukan negara-negara luar tersebut. Akibatnya, kondisi dalam negeri akan tidak stabil. Penelitian dari lembaga yang lain pun menyatakan tidak menemukan bukti banyak bahwa intervensi militer membantu pembentukan negara paska konflik.

Kedua, sanksi ekonomi. Kebijakan seperti ini mempunyai kelebihan dibanding intervensi militer. Sanksi ekonomi berupa embargo perdagangan jauh lebih murah dibandingkan intervensi militer. Embargo ekonomi juga membuat rezim domestik yang otoriter tersebut semakin tidak populer di mata rakyat, karena dianggap tidak bisa memakmurkan rakyat. Namun menurut Goldsmith, masalah dari kebijakan ini ternyata sulit berhasil, sama seperti intervensi militer.

Dari beberapa tipe embargo seperti embargo unilateral, multilateral, atau embargo dari AS sendiri hanya beberapa negara saja yang berhasil berubah menjadi demokratis ketika diberi sanksi ekonomi. Data dari the Peterson Institute menyatakan bahwa selama tahun 2006 terdapat 67 sanksi ekonomi yang dijatuhkan terkait isu-isu yang berkaitan dengan demokrasi seperti isu kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Hanya 13 kasus yang dinyatakan berhasil, dalam artian 5 tahun setelah sanksi selesei menjadi demokratis. Menurut Goldsmith hal ini disebabkan tidak adanya dukungan dari negara-negara regional. Hal ini bisa dipahami karena ekonomi kawasan sangat menentukan pertumbuhan suatu negara. Dan ketika embargo tidak melibatkan negara sekitar kawasan, maka embargo tersebut akan kurang efektif.

Ketiga, bantuan luar negeri (foreign aids). Kelebihan kebijakan ini dibanding dua kebijakan sebelumnya adalah tidak bersifat bermusuhan, tetapi lebih bersifat kooperatif. Walaupun begitu, Goldsmith menyatakan bahwa World Bank sama sekali tidak menemukan bukti bahwa bantuan luar negeri dari lembaga donor tersebut menghasilkan demokrasi. Bahkan peneliti World Bank menyimpulkan bahwa bantuan luar negeri mempunyai dampak yang buruk bagi perkembangan demokrasi di suatu negara. Hal ini tidak hanya berupa bantuan ekonomi (economic aid), juga bantuan dan perjanjian militer. Mengutip Shannon Lindsey, menyatakan bahwa bantuan militer ke negara berkembang akan semakin membantu rezim otoriter untuk menggunakan cara-cara militeristik dalam berhubungan dengan masyarakatnya. Namun, menurut Goldsmith bantuan militer seperti pertukaran dan latihan bersama pasukan bisa menjadi pengecualian. Hal ini bisa menjadi kesempatan untuk menanamkan pengetahuan tentang demokrasi dan HAM bagi pasukan yang menjalani pertukaran tersebut.

Di akhir tulisannya, Goldsmith memberikan solusinya yang dianggap lebih barik dari ketiga kebijakan tadi. Dia menyatakan bahwa untuk mengawal “asistensi demokrasi” (democracy assistance) untuk mengawal transisi otoritarianisme menuju demokrasi. Walaupu begitu, Goldsmith tidak menjelaskan secara detail bagaimana asistensi itu dijalankan. Goldsmith hanya mencontohkan beberapa aktivitas yang dilakukan oleh OCED dan USAID di beberapa negara berkembang. Walaupun begitu, dia pun tidak terlalu yakin bahwa asistensi ini akan berjalan lebih efektif dan cepat dibanding cara-cara konvensional lainnya.

The Next White Man’s Burden?

Pandangan Goldsmith tentang apa yang bisa dilakukan AS dalam mempromosikan demokrasi masih penulis lihat terdapat bias pandangan khas neo-konservatif yang patriotik. Pandangan ala “American Exceptionalism” dan “A City Upon the Hill” yang menyatakan bahwa AS adalah bangsa terpilih sehingga harus menjadi penjaga perdamaian dunia. Pandangan awalnya yang menyatakan bahwa AS harus melakukan sesuatu untuk menyebarkan demokrasi. Analisisnya tidak berangkat dari asumsi bahwa dunia harus demokratis dan damai, namun yang menjadi titik perhatiannya adalah Amerika Serikat. Sehingga tidak mengherankan, salah satu judul awalnya adalah apa yang harus dilakukan oleh AS.

Pada tahun 2006, William Easterly menulis buku “White Man’s Burden” yang mengkritik kebijakan ekonomi negara maju untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan bantuan luar negeri, tanpa mengetahui lebih dalam apa kebutuhan mereka. Pengentasan kemiskinan menurut Easterly haruslah berakar kuat di masyarakat tersebut, bukan hanya kuat di negara yang ingin membantu. Menurut penulis, keinginan Goldsmith dan kaum konservatif lainnya untuk mendorong AS menjadi penjaga kedamaian dunia terasa berlebihan bila melihat kondisi AS sekarang yang masih ingin pulih dari krisis. Uang pajak masyarakat AS sangat lebih baik agar dialokasikan kepada program penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Kaum konservatif harus mulai mengubah pola pikirnya bahwa titik berangkatnya adalah perdamaian global, bukan AS sebagai penjaga kedamaian dunia.

Penulis juga melihat bahwa Goldsmith sama sekali tidak mengulas salah satu instrumen perdamaian dunia, yaitu organisasi internasional. Padahal dengan kerja sama internasional antara negara-negara, beban AS bisa dikurangi. Dengan organisasi internasional pula, intervensi militer yang dikritik oleh Goldsmith bisa terealisasi dengan biaya yang mungkin lebih realistis. Bagaimana pun tidak ada instrumen lain yang bisa menghentikan pembantaian rakyat di Bosnia, Rwanda, ataupun Suriah selain intervensi militer. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), intervensi militer tidak bisa dilakukan atas kehendak satu negara.

Tentang Rofi

Rofi Uddarojat adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta. Salah satu pengagum berat Cak Nur. Hobinya membaca buku dan nonton bola, karena dia adalah fans fanatik Manchester United. Passion nya adalah di dunia Politik, Ekonomi, dan pemikiran Islam. Selain itu, suka menikmati sejarah nasional. Aktivitasnya sebagai aktivis kampus & twitter, Jurnalis, pengamat politik, dan penulis lepas. Bisa di hubungi via twitter: @Rofiuddarojat
Pos ini dipublikasikan di Esei, Politik Internasional. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Amerika, Demokratisasi, dan Perdebatan Yang Tak Pernah Usai

  1. menarik untuk didiskusikan….. ditunggu tulisan selanjutnya…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s