HAM Ataukah Kepentingan Nasional?

Critical Review Artikel  “Australia, Southeast Asia and human rights karya Philip J. Eldridge

 A.    Pendahuluan

Hubungan ASEAN-Australia dalam konteks politik internasional mempunyai hubungan yang dinamis. Letak negara-negara tersebut yang berdekatan secara geografis, membuat interaksi antar negara-negara tersebut menjadi intensif. Berbagai hal yang menyangkut isu regional maupun internasional sering mendorong negara-negara yang berdekatan tersebut dalam berbagai interaksi yang aktif. Australia yang terkenal pro-barat sering berseberangan dengan beberapa negara ASEAN, terutama dalam isu-isu keamanan. Hubungan ASEAN-Australia sempat memanas ketika Perdana Menteri (PM) Australia, John Howard mendukung sepenuhnya invasi Amerika Serikat (AS) ke Afghanistan dan Irak. Namun bila dilihat secara bilateral, Singapura adalah negara ASEAN yang paling sering menjalin kerjasama dengan Australia, terutama kerjasama militer.

Namun bila menelisik lebih dalam ke masa perang dingin, Australia yang pro-AS tidak terlalu mengedepankan konfrontasi dengan negara ASEAN. Hal ini disebabkan dukungan Australia kepada AS yang menjaga kawasan Asia Tenggara dari komunisme Uni Sovyet. Namun sikap Australia ini berubah ketika Bill Clinton mencabut dukungan Indonesia terhadapa Timor-Timor di PBB tahun 1993. Namun Australia dalam konteks kekinian, mencoba untuk membina hubungan baik dan berusaha agar tidak terisolir dari  negara ASEAN. Seperti peran aktifnya dalam membantu bencana alam di Indonesia. Pada kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Stephem Smith ke Indonesia, dalam rangka pemerintahan baru Jullia Gillard, menyatakan bahwa hubungan Australia-Indonesia tidak berubah, tetap kemitraan strategis-komprehensif.

Philip J. Eldridge dalam artike Australia, Southeast Asia and human rights yang diterbitkan dalam buku The politics of Human rights in Souteast Asia, menjelaskan pertentangan dan dinamika ASEAN-Australia, dalam hal ini konteks Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam penjelasannya tersebut, Eldridge menghubungkan penjelasannya tentang HAM internasional dengan kedaulatan nasional dan kepentingan nasional antara negara ASEAN-Australia. Namun dalam penjelasan yang cukup panjang tersebut, banyak hal yang menarik untuk diulas. Penulis mencoba menjelaskan sedikitnya dari konteks benturan budaya dan peradabannya.

B.     Australia dan HAM

Australia dikatakan sebagai peradaban yang berusaha untuk menjadi bagian dari Asia. Begitulah kata pakar politik Harvard, Samuel Huntington. Walaupun setelah itu banyak yang membantah bahwa Australia bukanlah Asia ataupun Eropa, melainkan Australia itu sendiri. Namun bila kita menelisik apa yang dijelaskan oleh Eldridge, maka budaya dan paradigma Australia tidak berbeda dengan dunia barat. Mereka menjunjung tinggi nilai individualisme, egalitarianisme dan adversarialisme. Namun diantara masyarakat Australia pun masih terdapat perasaan antipati terhadap asianisasi dan rasis terhadap ras Asia. Pandangan-pandangan konservatif seperti itu masih mewarnai pembahasan HAM di Australia.

Dalam hal ini HAM di Australia pun tidak berbeda dengan HAM yang dijunjung dunia barat. Misalnya secara umum Australia mengikuti landasan HAM yang diatur oleh PBB. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu Australia mempunyai banyak aturan tentang HAM. Bahkan HAM pun menjadi rujukan politik luar negeri Australia dalam bidang ekonomi. John Howard secara khusus meminta para pembantunya agar misi pemberantasan kemiskinan dimasukkan dalam misi ekonominya. Eldridge juga menjelaskan tentang peran aktif Australia dalam menyebarkan HAM di dunia internasional, khusus nya di Asia. Misal nya dengan mendirikan forum HAM Australia (AFHRO). Atau misalnya mengadakan kerjasama dengan komisi HAM Asia (AHRC) dan Lembaga HAM Asia-Pasifik (APFNHRI). Dari ketiga lembaga HAM tersebut Australia lah yang ikut membidani pendiriannya.

HAM “versi” barat yang dianut oleh Australia bukannya tanpa kontra. Negara ASEAN, terutama yang berpenduduk mayoritas Islam, banyak yang menyatakan ketidaksetujuan doktrin HAM yang diusung barat. Tidak lain adalah Mahathir Muhammad yang menyatakan bahwa HAM barat tidak cocok dengan budaya ketimuran. HAM yang diusung oleh barat pun diklaim tidak cocok dengan budaya Islam. Selain itu permasalahn yang ada di Australia sendiri mencerminkan kontras nya perwujudan HAM. Misalnya adalah pemberian hak-hak warga Aborigin yang dinilai sebagai warga asli tanah Australia.

Australia dikenal sebagai negara yang menerima banyak pencari suaka di negara-negara konflik. Hal ini pula yang dipermasalahkan oleh berbagai negara ASEAN. Misalnya Australia yang memberikan suaka politik bagi aktivis Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan kemerdekaan Timor-Timur. Australia dianggap oleh pemerintah Indonesia ikut memperkeruh suasana saat menjelang lepasnya Timor Leste dari Indonesia. Dengan dalih HAM, Australia melindungi mereka. Ketegangan John Howard dengan Presiden Habibie pun menambah keruh hubungan Indonesia-Australia. Ketegangan pun tidak kalah besar dengan Malaysia. Isu hukuman mati yang dikritik Hawke menuai protes dalam negeri Malaysia. Selain itu, pengusiran Uskup Katholik Melbourne dari Malaysia pun dikritik keras oleh pemerintah dan aktivis HAM Australia.

Eldridge pun mengakui, bahwa dilema penerapan HAM oleh Australia adalah memadukan dan mencocokkan hukum internasional dan kepentingan nasional. Hal yang sebenarnya dialami oleh berbagai negara. Bila menilik perspektif realisme, bahwa tujuan dari semua negara adalah mencapai kepentingan nasionalnya. Sehingga sulit rasanya menyangkal bahwa HAM dalam politik luar negeri suatu negara bukanlah unsur usaha pencapaian kepentingan nasional.

C.    Antara HAM dan Kepentingan Nasional

Kepercayaan negara ASEAN atas komitmen Australia dalam mewujudkan HAM diuji ketika AS menyatakan akan menginvasi Irak dan Afghanistan. Australia yang dikenal pro-AS akhirnya menyatakan mendukung dan ikut dalam pasukan yang akan menginvasi Irak dan Afghanistan. Hal itu membuat kecewa negara ASEAN, terutama yang berpenduduk muslim. Hal itu mengingatkan kita kepada perspektif realis, yang menyatakan bahwa setiap negara akan mengejar kepentingan nasionalnya.

Dalam sejarah kemerdekaan Timor Leste, Australia menjadi negara yang paling terdepan dan terlibat dalam segala prosesnya. Hal ini dicurigai bila Australia menyimpan agenda khusus yang ingin agar Timor-Timur lepas dari pangkuan Indonesia. Sikap Australia paling akhir ini dapat dilihat dari “Doktrin Howard” yang kemudian direvisi sendiri. Menurut Ismet Fanany dalam tulisannya Doktrin Howard dalam Konteks Sejarah, doktrin itu merupakan pedoman politik luar negeri Australia. Howard menjelaskan doktrinnya dalam wawancara dengan Fred Brenchley  dalam majalah The Bulletin edisi 28 September 1999.Doktrin ini adalah politik regional yang bersandar pada pandangan politik internasional Australia yang ingin menjadi wakil atau ‘deputy’ penjaga keamanan dan perdamaian di kawasan ini.

Namun keterlibatan Australia tidak bisa terlepas dari motif ekonomi. kesepakatan Celah Timor (Timor Gap) yang ditandatangani Indonesia-Australia tahun 1989 menyetujui pembagian 62.000 km persegi zona kerja sama menjadi tiga wilayah. Wilayah joint development merupakan wilayah yang berada di tengah dan terbesar dimana kedua negara berhak mengontrol eksplorasi dan produksi migas. Dua zona lainnya dibagi secara tidak merata yang masing-masing negara secara terpisah diberi hak mengatur dan menguasainya. Sampai sekaran dari 41 sumur yang telah dibor di zona kerja sama, sekitar 10 ditemukan cadangan migas. Secara ekonomis, kelayakannya relatif kecil. Namun kandungan gas dan hidrokarbon tidak bisa diabaikan. Menurut Oil & Gas Joournal edisi 1999, cadangan hidrokarbon ini dinilai paling kaya di luar Timur Tengah dan merupakan ladang minyak terbesar Australia di luar selat Bass.

Australia pun dalam melaksanakan politik HAM nya, dikenal sering melaksanakan standar ganda (double standard) yang akhirnya hanya ingin menguntungkan sendiri. Masih dalam konteks Indonesia, Australia berargumen HAM dengan memberikan suaka politik bagi gerakan separatis. Namun Australia sering memberi perlakuan berbeda bagi nelayan dan warga Indonesia disana. Hal ini yang sering menjadi standard ganda dan menjadi kecaman banyak pihak.

D.    Kesimpulan

Kepentingan moralitas dalam politik semisal pelaksanaan HAM akan sangat sulit bila bertabrakan dengan kepentingan nasional. Hal ini menjadi dilema, apalagi bila yang diperjuangkan tersebut sudah menjadi politik luar negeri yang sepatutnya terus dipertahankan. Dalam hal ini Australia sudah menjadikan HAM sebagai politik luar negeri yang berpengaruh kepada citra negara lain, termasuk ASEAN. Eldridge secara jelas mengungkapkan sepak terjang Australia dalam mewujudkan HAM di Asia, namun tidak berhasil memperlihatkan wajah standar ganda Australia.

Dalam memahami perilaku Australia sebagai negara, pespektif realis bisa dijadikan landasan. Bahwasanya negara akan selalu mengejar power, demi kepentingan nasional nya. Hal ini yang memperlihatkan Australia yang mencitrakan diri sebagai negara yang pro HAM, namun ikut mendukung AS di invasi Irak dan Afghanistan.

*Dibuat untuk Essay tugas mata kuliah “Pengantar Kajian Asia Tenggara”…

Tentang Rofi

Rofi Uddarojat adalah mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Jakarta. Salah satu pengagum berat Cak Nur. Hobinya membaca buku dan nonton bola, karena dia adalah fans fanatik Manchester United. Passion nya adalah di dunia Politik, Ekonomi, dan pemikiran Islam. Selain itu, suka menikmati sejarah nasional. Aktivitasnya sebagai aktivis kampus & twitter, Jurnalis, pengamat politik, dan penulis lepas. Bisa di hubungi via twitter: @Rofiuddarojat
Pos ini dipublikasikan di Esei, Politik Internasional. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s