Bila Rindu (daripada) Soeharto

 

shrt

 

Secara pribadi saya penasaran, apa yang terbersit di pikiran aktivis reformasi 1998 ketika melihat gambar atau karikatur bertuliskan “piye kabare? penak jamanku tho?”. Miris dan kecewa? Mungkin saja. Perjuangan heroik menurunkan pemimpin otoriter yang telah berkuasa 32 tahun telah dilupakan, dan hanya berselang kurang dari 20 tahun sudah kembali dirindukan. Yang dulu dimaki-maki, kini oleh beberapa orang dianggap sebagai simbol romantisme kesejahteraan bangsa.  Yang dulu dianggap biang kerok masalah bangsa, kini dianggap sebagai bapak kesejahteraan rakyat.

Ada beberapa yang beralasan gambar-gambar tersebut adalah bentuk ketidakmengertian masyarakat bawah akan kejadian yang sebenarnya. Orde baru adalah era kelam dalam perjalanan demokrasi negeri ini. Sehingga segala harapan untuk kembali ke arah orde tersebut harus dihapuskan.

Pendapat di atas bisa saja benar. Demokrasi adalah sistem yang memberi landasan besar bagi kehendak rakyat. Kehendak rakyat seperti stabilitas politik, harga bahan pokok yang murah, dan sederet indikator kesejahteraan lainnya ternyata diejawantahkan dalam bentuk kerinduan pada orde baru. Para ekonom tentu akan membantah dengan segudang data tentang apa yang terjadi pada ekonomi orde baru. Tapi demokrasi bukanlah suara kehendak ekonom: Demokrasi dibangun atas kehendak dan suara rakyat. Sehingga segala usaha untuk menepikan kehendak rakyat tidaklah baik untuk perjalanan demokrasi negeri ini.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Esei, Politik Pemerintahan | Meninggalkan komentar

Jalan Pembangunan

images

China merupakan hikayat panjang perihal umat manusia. Bangsa ini berubah dari sebuah imperium besar di Asia Timur, bergolak menjadi republik, terguncang akibat lompatan komunis Mao, kemudian  menjadi bangsa besar yang mempraktekkan sebuah sistem baru di abad 21.

Dengan sistem tersebut, pertumbuhan ekonominya mencatatkan rekor luar biasa dalam sejarah dunia. Misalnya, dalam waktu singkat sejak tahun 1978-2004, PDB China naik dari 147,3 Milyar menjadi 1.6494 triliun dollar AS dengan angka pertumbuhan rata-rata mencapai 9,7 persen. Yang lebih mencengangkan, dalam kurun periode di atas orang miskin China berkurang dari 250 juta menjadi 26 juta saja. Traktat-traktat perjanjian perdagangan bebas terus dibuat  sehingga barang-barang China membanjiri pasar-pasar seluruh negara di dunia. Sehingga di China terukir kutipan yang menggelitik, “God creates universe, the rest is made in China”.

Apa yang membuat China berubah? Tak bisa disangkal setelah revolusi komunisme Mao yang berdarah-darah itu, pemimpin China pasca Mao berpikir apa yang bisa membuat bangsa mereka benar-benar maju. Deng Xiaoping yang kala itu menggantikan Mao berpikir taktis saja, bila ada suatu sistem yang terbukti berhasil di belahan dunia lain, mengapa tidak diikuti? Pragmatisme. Kemudian muncul lah perkataan kucing putih-kucing hitam yang tersohor itu, sebagai awal mula munculnya pembangunan ekonomi China.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Ekonomi Politik, Esei | Meninggalkan komentar

Demokrasi Untuk China?

China-politics

Review Artikel Yasheng Huang “Democratize or Die: Why China Communists Face Reform or Revolution”

Apakah demokrasi merupakan solusi bagi permasalahan di China? Seberapa besar pengaruh demokrasi dalam menanggulangi masalah korupsi, inefisiensi birokrasi, dan masalah-masalah lainnya di China? Tulisan Yasheng Huang di Jurnal Foreign Affairs[1] beberapa bulan lalu nampaknya ingin menjawab beberapa pertanyaan tersebut. Demokrasi, sebuah sistem yang sering digambarkan sebagai aturan ‘dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat’ ingin dinilai apakah layak mengatasi masalah-masalah kontermporer di China. Pertumbuhan ekonomi yang ditopang dengan gaya ekonomi baru “state-capitalism” membuat China sebagai negara yang paling bertumbuh di Abad 21. Walaupun begitu, China yang bertumbuh tanpa demokrasi masih dibayang-bayangi masalah lainnya yang belum tuntas, seperti korupsi, inefisiensi birokrasi, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain. Huang, seorang professor ekonomi politik memberikan pandangannya tentang demokrasi dan solusi masa depan China.

Tulisan Huang berangkat dari tanggapan atas tulisan seorang ilmuwan politik asal China, Erick X. Li, yang membela sistem satu partai di China. Menurut Li, perdebatan tentang demokratisasi China sudah seharusnya berakhir. Beberapa prestasi luar biasa yang dicapai oleh China beberapa dekade terakhir sudah seharusnya dinisbahkan kepada kinerja Partai Komunis China (PKC). Menurutnya, sistem satu partai PKC telah menghancurkan tesis demokrasi barat tentang keterwakilan rakyat. PKC akan menjadi model percontohan bagi sistem-sistem pemerintahan di seluruh dunia dan terus mendulang berbagai prestasi. [2] Selain itu, Li juga menambahkan beberapa keberhasilan dan keunggulan sistem satu partai China dengan negara-negara lainnya. Walaupun begitu, Huang memuat beberapa bantahannya atas beberapa klaim dalam tulisannya tersebut.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Esei, Politik Internasional | Meninggalkan komentar

Amerika, Demokratisasi, dan Perdebatan Yang Tak Pernah Usai

images


Critical Review Artikel Arthur A. Goldsmith “Democratization in the 21st Century: What Can The United States Do”

Siapa yang berhak mempromosikan demokrasi ke seluruh dunia? Apakah suatu negara berhak mengklaim sebagai agen demokrasi dan kemudian mempromosikannya ke seluruh dunia? Pertanyaan semacam itu nampaknya akan mudah dijawab. Siapa kira, perdebatan dalam menjawab pertanyaan tersebut muncul dan berjalan sudah begitu lama.

Setidaknya setelah berakhirnya perang dingin dan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara super power di dunia. Kalangan neo-konservatif yang ada di Amerika Serikat yang konon menjadi kelompok di belakang kebijakan Bush Junior ketika menginvasi Irak, jelas menyetujui bahwa AS adalah kampiun demokrasi sehingga harus menyebarkan nilai ideal AS seperti pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Irving Kristol menulis bahwa salah satu tujuan neo-konservatif adalah mengkampanyekan demokrasi liberal seluruh dunia.[1]

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Esei, Politik Internasional | 1 Komentar

Masyarakat Ekonomi ASEAN: Jalan Menuju Kesejahteraan

gambar via http://www.google.com/imgres?num=10&hl=en&tbo=d&authuser=0&biw=1366&bih=630&tbm=isch&tbnid=8RywfKDi-dIZUM:&imgrefurl=http://ekonomi.kompasiana.com/bisnis/2010/01/22/pasar-bebas-kepentingan-siapa-58419.html&docid=jLVXObeDQp4vkM&imgurl=http://stat.ks.kidsklik.com/files/2010/01/pasar-bebas.jpg&w=465&h=359&ei=SAzvUO-7A4uVkgWIqoHwAg&zoom=1

Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) adalah salah satu keputusan Bali Concord II,  yang mensyaratkan sebelum 2015 Asia Tenggara akan menjadi satu pasar tunggal dan basis produksi. Artinya, sebelum 2015 semua rintangan perdagangan akan diliberalisasi dan deregulasi. Semua arus perdagangan akan dibebaskan dari biaya tarif yang selama ini menjadi penghalang perdagangan dan implementasi proteksionisme.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC) yang menjadi bagian dari tiga pilar ASEAN Community 2015 kali ini menjadi sangat penting dan spesial. Betapa tidak, selama beberapa dekade ASEAN didirikan belum ada tindakan nyata organisasi regional ASEAN untuk memajukan negara-negara Asia Tenggara dalam hal pembangunan ekonomi maupun keamanan. Negara-negara ASEAN seakan tersandera dengan prinsipnya sendiri yang menjaga jarak dan tidak meng-intervensi urusan negara anggotanya. Prinsip yang dinamakan “ASEAN Way” tersebut yang mencegah ASEAN untuk membantu konflik pemerintah Junta Militer Myanmar dengan kelompok pro-demokrasi. Hasilnya ASEAN yang beberapa tahun lagi genap berumur  50 tahun ini, dianggap hanya sebagai ajang forum ngobrol-ngobrol yang tidak menghasilkan keputusan konkrit berkenaan dengan negara anggotanya. Sehingga, dalam hal ini keputusan regionalisme Asia Tenggara yang berusaha menjadikan Asia Tenggara pasar dan basis produksi tunggal harus diapresiasi.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Ekonomi Politik, Esei | Meninggalkan komentar

Menakar Model Pergolakan Demokratis

Review Artikel Daniel Murray “Democratic Insurrection: Constructing The Common In Global Resistence”

Demokrasi adalah sistem yang berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, begitu dikatakan untuk menggambarkan apa itu demokrasi. Dalam perkembangannya demokrasi menjadi model pemerintahan yang tidak selalu sama di berbagai negara. Demokrasi dalam tahap evolusinya menjadi produk interpretasi dari setiap pemikiran bangsa-bangsa. Namun dalam setiap corak “oleh rakyat”-nya, demokrasi juga mempunyai alat untuk mengoreksi bila produk kekuasaannya tidak sesuai dengan “untuk rakyat”. Pergolakan dalam berbagai bentuk diantaranya adalah demonstrasi menjadi alat demokratis untuk mengoreksi produk kekuasaan. Pergolakan demokratis (democratic insurrection) merupakan alat koreksi kekuasaan yang sah dalam sistem demokrasi, walaupun tidak selalu diterima dengan lapang dada oleh penguasa. Kekuasaan dalam sistem demokratis terkadang resisten terhadap usaha-usaha koreksi tersebut. Penguasa berusaha untuk mengakhiri usaha yang biasanya dianggap mengganggu stabilitas pemerintah ini. Daniel David Murray, ilmuwan gerakan sosial dari Stanford University, memetakan dan melihat beberapa model (teori) yang berkenaan dengan pergolakan demokratis dan resistensinya.

Murray mencontohkan berbagai pergolakan demokratis seperti pergerakan yang menuntut adanya keadilan iklim. Selain itu pergolakan demokratis dibangun di dalam suasana yang terdominasi dan negara kapitalistik. Dalam maksudnya tersebut, pergolakan yang dimaksud oleh Murray adalah bertujuan untuk memperjuangkan kemanusiaan dan perlawanan atas neoliberalisme. Namun menurutnya, pergolakan demokratis ini masih dalam tahap pencarian model yang bisa digunakan dalam skala global. Tantangan bagi para penteori dan praktisi pergolakan ini adalah menemukan ramuan ampuh yang bisa digunakan untuk memperluas skalanya dari sebatas pergolakan yang individual, spesifik, dan lokal.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Politik Internasional | Meninggalkan komentar

Pilkada DKI dan “Busyro” 2014 Untuk Prabowo

*Dimuat di Harian Radar Cirebon, edisi Selasa 28 Agustus 2012

Hingar bingar Idul Fitri tahun ini tidak menenggelamkan perhatian bangsa Indonesia terhadap hajat demokrasi warga Jakarta, yaitu pilgub DKI Jakarta 2012. Isu-isu terkait dua kandidat putaran kedua, Joko Widodo-Basuki Tjahya Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli menjadi semakin sengit. Tidak peduli suasana bulan suci ramadhan dan jelang hari raya idul fitri. Isu ‘pemimpin non-muslim’ hingga ‘kebakaran berbau pilkada’ marak terjadi dan tetap menghiasi headline media.

Pilkada DKI memang bukanlah sekedar pemilihan kepala daerah untuk ibu kota negara. Pilkada DKI bukan pula sekedar hitung-hitungan angka pemilih. Tetapi Pilkada DKI adalah pijakan awal, sekaligus percontohan untuk pemilu 2014. Calon potensial yang akan memenangi pilkada DKI bisa jadi akan menghembuskan angin “perubahan” terhadap arus politik nasional menjelang 2014. Sinyal-sinyal ini membuat banyak pihak ancang-ancang.

Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Esei | 1 Komentar